Berita

SERANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten meraih penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat serta pelaku usaha.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 digelar pada Kamis (5/11/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam penganugerahan ini, sebanyak 77 dari 120 badan publik di Provinsi Banten berhasil meraih predikat Informatif. Capaian ini menunjukkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik di lingkungan Provinsi Banten.

Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat, Arman Fauzi, bersama Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat, Joemarthine Chandra, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Apresiasi ini menjadi dorongan bagi badan publik untuk terus meningkatkan pengelolaan informasi, memperkuat akses masyarakat terhadap informasi, serta memastikan pelaksanaan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur Banten Andra Soni dalam kesempatan ini mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintahan, bukan sekadar upaya memenuhi indikator penilaian. Dengan demikian, transparansi diharapkan menjadi bagian dari praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Kepala DPMPTSP Provinsi Banten, Virgojanti, mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus memperkuat keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan.

“Bagi kami, keterbukaan informasi bukan hanya tentang memenuhi kewajiban atau memperoleh penghargaan, tetapi merupakan bagian dari komitmen memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat." ujar Virgojanti.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi agar masyarakat dan pelaku usaha memperoleh informasi yang jelas, tepat, dan mudah dijangkau. Selain itu, akses informasi yang baik merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Terlebih, sektor penanaman modal dan perizinan membutuhkan informasi yang terbuka agar masyarakat maupun investor dapat memahami prosedur, persyaratan, serta mekanisme pelayanan secara jelas.

Menurutnya, DPMPTSP Provinsi Banten akan terus mendorong penguatan budaya transparansi melalui peningkatan kualitas pelayanan informasi, optimalisasi kanal komunikasi publik, serta penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses.

Penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi pemacu peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui komitmen keterbukaan informasi, DPMPTSP Provinsi Banten berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, responsif, dan terpercaya, sekaligus mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di Provinsi Banten.